intermezzo
Kemiskinan adalah sebuah produk. Sebagian orang bilang bahwa negara yang kaya sumber minyak seolah dapat kutukan. Indonesia contohnya. Provinsi yang kaya minyak justru memiliki penduduk miskin yang tinggi. Dengan eksploitasi 1,1 juta barel per hari, Riau memasok 70% minyak Indonesia. Namun dalam daftar kemiskinan, Riau merupakan propinsi ke-13 termiskin. Sementara NAD dengan kekayaan gas dan minyak, menduduki peringkat ke-4. Propinsi Papua dan Kaltim juga masuk dalam daftar daerah miskin. Kemana larinya sumber rezeki yang meruah-ruah itu.
Tentu itu bukan kutukan. Ini merupakan produk dari suatu kebijakan. Entah apa yang ada dalam benak para penandatangan kesepakatan ekspolitasi oleh pihak asing. Kini lihat kesejahteraan perusahaan asing yang mengeksploitasi sumber-sumber minyak itu. Jangankan para pemiliknya, pegawainya saja hidup di atas kecukupan. Dalam waktu satu tahun bekerja, rumah yang nyaman pun bisa dimiliki. Lantas perhatikan pula di haji plus, sebagian besar pasangan muda yang pergi haji merupakan karyawan perusahaan minyak.
Mereka yang bekerja jelas tak salah. Jika minyak itu untuk kesejahteraan bangsa, bukankah kondisi fakir miskin tak melarat-larat amat. Yang tengah kita gugat, kebijakan macam apa yang dihasilkan. Perhatikan saham-saham pemerintah di berbagai perusahaan minyak asing. Karena minoritas, pemerintah Indonesia kelabakan saat PIM (Pupuk Iskandar Muda) dan Asian Fertilizer megap-megap tak dapat pasokan gas. Kabarnya dua perusahaan di Lhokseumawe NAD ini akan dilego pemerintah. Tahukah siapa calon pembeli kuatnya? Ternyata perusahaan asing yang harusnya bertanggung jawab atas pasokan gas pada dua perusahaan itu.
